Erwin Sarankan Prabowo Buat Laporan yang Serius ke KPK Soal Kebocoran Anggaran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tanggapan Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi tudingan Capres 02 Prabowo Subianto mengenai kebocoran anggaran negara sebesar Rp 500 triliun dinilai positif sebagian kalangan.

Karena itu menurut Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtabel (ILR) Erwin Natosmal Oemar, Prabowo sendiri harus membuktikan tudingannya tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Respon Jokowi itu kemudian akan membuat beban pembuktian berpindah ke Prabowo. Dengan demikian, secara moral Prabowo bertanggung jawab ke publik untuk membuat laporan yang serius," ujar pegiat antikorupsi ini kepada Tribunnews.com, Kamis (7/2/2019).

Pada sisi lain, lebih lanjut ia menjelaskan, respon Jokowi secara kasat mata ingin mengatakan ke publik bahwa ia serius untuk mencegah kebocoran keuangan negara.

Namun, imbuh dia, jika ada pihak lain punya temuan lain, maka ia sendirilah yang wajib membuktikannya.

"Menurut saya, pernyataan Prabowo ini perlu didalami secara serius. Dan debat soal kebocoran keuangan negara ini sangat positif bagi publik," jelas Erwin Natosmal.

Baca: Presiden Jokowi Bertemu Ulama dan Habaib di Istana

Presiden Jokowi menantang capres 02 Prabowo untuk melaporkan tuduhan kebocoran anggaran yang mencapai Rp 500 triliun kepada KPK.

Nantinya jika benar bakal dilaporkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta laporan tersebut harus pula disertai dengan data dan fakta.

"Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta. Jangan asal," tegas Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo saat 2014 silam.

Ketika itu, disebut pula terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun.

Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp 500 triliun.

Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran yang disebut mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu atau sekitar Rp 500 triliun, baiknya segera dilaporkan kepada KPK.

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu," ungkap Jokowi.(*)

Let's block ads! (Why?)