KPK Sependapat dengan Kemendagri Soal Kepala Daerah Harus Bersih Gunakan Anggaran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin memastikan agar kepala daerah benar-benar bersih dalam menggunakan anggaran dan tidak main mata untuk meraup keuntungan terkait dengan proyek daerah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu sehubungan inisiatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bermitra dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran Pemda.

Ia menerangkan pencegahan korupsi yang sudah dilakukan selama ini akan diperkuat ke depannya.

"Ke depan upaya pencegahan bisa lebih masif dilakukan karena banyak sekali kepala daerah yang diproses KPK. Kami berharap nanti tidak terulang lagi ada kepala daerah seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Kata Febri, KPK berharap tidak ada lagi kepala daerah yang tersandung kasus korupsi setelah KPK memperkuat kerja sama dengan Kemendagri.

Baca: Kisah Viral, Mempelai Wanita di Majene Meninggal Karena Kelelahan Seminggu Setelah Acara Resepsi

Seperti diberitakan, Mendagri Tito Karnavian bertemu dengan komisioner KPK perihal pengawasan dana transfer daerah.

Baca: Heboh Sebuah Bank Akan Melelang Masjid di Solo, Begini Cerita Sebenarnya

Febri mengatakan KPK selama ini mempunyai mekanisme koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) untuk pengawasan anggaran.

Baca: Kisah Heroik Supriadi, Menolong Istri yang Dililit Ular Piton 6 Meter dan Nyaris Dimangsa

KPK berharap komitmen kuat dari Kemendagri untuk pencegahan korupai juga diikuti para kepala daerah.

Febri mengatakan pihaknya terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga lain.

Baca: Cerita Lengkap Anak Nekat Mengkampak Ayah Kandung Lalu Mengecor Jasadnya di Septic Tank

Di sisi lain, KPK juga berharap bisa meningkatkan kerja sama pencegahan dan penindakan korupsi sehubungan dengan adanya Kapolri dan Jaksa Agung yang baru.

"KPK juga bisa bekerjasama dengan lebih baik antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang lainnya," ujar Febri.

Let's block ads! (Why?)