Aspek Gender Dinilai Perlu Jadi Perhatian dalam Pemilihan Pimpinan DPD RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aspek gender sangat penting menjadi semangat semua lembaga, termasuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2019-2024, yang akan dikukuhkan 1 Oktober 2019.

Sudah waktunya lembaga perwakilan daerah yang lahir 1 Oktober 2004 ini, dipimpin seorang perempuan sebagai ketua.

"Aspek gender itu sangat penting. Perjuangan kaum perempuan agar bisa sejajar dengan laki-laki itu mesti jadi semangat semua lembaga. Karena itu saya kira pada hampir semua lembaga, keterwakilan perempuan itu selalu jadi catatan dalam penentuan pimpinan," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Lucius Karus perlu mengingatkan hal itu, karena info yang beredar sudah ada tata tertib baru yang sedang atau bahkan sudah selesai disusun DPD 2014-2019 untuk pemilihan Pimpinan mendatang.

Baca: DPD RI Peroleh Opini WTP ke-13 Kali Berturut-Turut

Ia mendorong para Senator terpilih dalam Pemilu 2019, menyusun atau merevisi tatib. Nanti ketua sementara akan memimpin atau mengkoordinasikan prosesnya.

Dalam penilaian Lucius Karus, DPD 2019-2024 lebih baik membuat atau menyusun Tatib baru.

Tatib yang dibuat DPD sekarang kurang punya legitimasi, karena adanya kepentingan sepihak elit saat ini, untuk tetap memegang kendali pada DPD baru.

Apalagi, syarat yang dibikin cenderung diskriminatif. Misalnya, demi mengeliminasi figur tertentu atau tidak memasukkan keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat sebagaimana syarat rekrutmen Pimpinan di lembaga lainnya," katanya.

Soal belum adanya perempuan sebagai Ketua DPD, jelas itu ekspresi budaya paternalistik yang dimana-mana masih kuat berpengaruh.

Tetapi, Lucius mengkritik aturan yang jelas-jelas tak memperlihatkan semangat keterwakilan perempuan itu.

"Itu jelas tidak punya semangat emansipasi san penghargaan terhadap kaum perempuan," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)