F-PKB Soroti Lima Poin Revisi UU Perkoperasian

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI sedang membahas Rancangan Undang undang (RUU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU itu dinilai sudah tak sesuai dengan situasi dan kondisi dunia usaha termasuk koperasi.

Kapoksi F-PKB di Komisi VI DPR RI, M. Nasim Khan, mengatakan regulasi yang mengatur tentang perkoperasian ini perlu disempurnakan sesuai dinamika kondisi saat ini berikut persoalan yang dialami dalam implementasinya.

Menurut dia, Fraksi PKB memandang, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi terkait penyelenggaraan kegiatan perkoperasian, diantaranya yakni permodalan koperasi, dan sumber daya manusia (anggota, pengurus, pengawas).

"Kemudian, koperasi yang belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi serta manajemen koperasi yang dijalankan masih belum profesional dan juga Gerakan Koperasi," kata Nasim Khan, saat Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perkoperasian di Komisi VI DPR RI, Nusantara I, Jumat (13/9/2019).

Untuk itu, kata dia, UU Perkoperasian perlu segera disempurnakan untuk mewadahi karakter gotong royong dan kebersamaan masyarakat Indonesia mengembangkan ekonomi masyarakat.

Dia menjelaskan, Revisi UU Perkoperasian diperlukan sebagai langkah penyempurnaan regulasi sebelumnya. Ada beberapa poin penyempurnaan UU Koperasi dan poin- poin itu sudah termaktub di draft RUU Perkoperasian.

Setidaknya, wakil rakyat asal Jatim III itu mencatat ada lima poin penting yang menjadi perhatian.

Pertama, penormaan terhadap asas, nilai dan prinsip koperasi yang lebih sistematis, sehingga menjadi sumber inspirasi dan menjiwai keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi.

Kedua, dimasukkannya bentuk koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip Syariah ke dalam UU Perkoperasian menjadi payung hukum terhadap praktik syariah dalam penyelenggaraan koperasi.

Let's block ads! (Why?)