Ma'ruf Amin Singgung Penyebab Keuangan Negara Bocor

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Calon wakil presiden 01 Ma'ruf Amin menyinggung soal kebocoran uang negara yang ada di dalam negeri dan luar negeri.

Disampaikan Ma'ruf saat menjadi pembicara dalam seminar publik "Strategi Pemberantasan Korupsi untuk Kembalikan Uang Negara" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Ma'ruf mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dilihat dari peningkatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan. Meski begitu, ucap Ma'ruf, apa yang telah dicapai saat ini, tetap perlu ditingkatkan lebih lanjut.

Baca: Dugaan Suap di Kemenag, KPK Indentifikasi Tersangka Lain

Baca: Warga Tetap Bisa Nyoblos Pakai e-KTP Walau Tak Masuk DPT

"Terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita, dimana dana-dana yang sudah di korupsi itu bisa dikembalikan," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf berpandangan pengembalian kebocoran keuangan negara diduga karena adanya sejumlah faktor. Antara lain, karena keterbatasan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum baik Polri, KPK maupun Kejaksaan.

"Untuk mengutamakan pengembalian kebocoran negara, dibanding dengan pemidanaan terhadap korupsi jadinya harus ada keseimbangan," ucap Ma'ruf.

Faktor lain adalah tidak adanya ruang yang cukup pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi yang mengatur kejelasan dan mekanisme pengembalian kerugian negara, akibat tindak pidana korupsi, terutama pada aset atau uang yang telah dilarikan ke luar negeri.

"Saya kira perlu ada upaya-upaya yang serius. Yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan-kebijakan yang tegas, strategis dan upaya yang bersifat extraordinary," kata Ma'ruf.

Hal itu, ucap Ma'ruf, perlu dilakukan karena nilai kebocoran negara baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, jika dapat dikembalikan dapat menjadi sumber anggaran pembiayaan pembangunan nasional, dimana hal itu pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan maksimal.

"Yaitu tujuan nasional kita, masyarakat adil dan makmur, dan tentu saja Indonesia maju," imbuh Ma'ruf.

Let's block ads! (Why?)