Legislator PKB Desak BPS Evaluasi Data Kemiskinan secara Menyeluruh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nasim Khan menginginkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) bisa membenahi permasalahan basis data yang kerap terjadi antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Sebab, adanya perbedaan data di Kementerian atau lembaga dan atau Pemerintah daerah pada objek penelitian yang sama, bakal menghalangi efektivitas program pembangunan nasional.

“Kita harus akui bahwa basis data menjadi persoalan krusial bagi pembangunan di Indonesia karena banyak Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah yang mempunyai data berbeda untuk satu objek yang sama. Kita ambil contoh, adanya perbedaan data pertanian dari kementerian pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS)," kata Nasim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

"(Juga) ada perbedaan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, makanya BPS harus bisa menghasilkan data yang valid dan berkualitas," imbuhnya.

Menurutnya, Dmdata menjadi bagian yang sangat penting dalam melakukan pembangunan negara.

Pasalnya, Smsemua kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada data yang valid, terutama dalam merancang dan memastikan program apa yang hendak dilakukan.

"Dengan data-data yang tidak konsisten untuk satu objek yang sama antara kementerian/lembaga bisa dibayangkan efektivitas program pembangunan yang selama ini kita lakukan, dan juga rawan akan adanya kepentingan politis dan golongan,” katanya.

Pada kesempatan itu, wakil bendahara umum DPP PKB ini mencontohkan beberapa data yang sampai saat ini masih tidak baik dan tidak tepat sasaran.

Yakni data penerima bantuan kepada masyarakat, baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Beasiswa Pendidikan.

Let's block ads! (Why?)